Hukum vs Habit, Siapa Menang?

Law is power. Tapi saat hukum dibuat untuk membendung kebiasaan (habit) yang dipandang merugikan atau setidaknya menimbulkan mudharat, ternyata gembos dengan sendirinya. Ya, itulah yang tercermin dari Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (KRT/ KTM) yang diberlakukan di Surabaya mulai 22 Oktober tahun lalu.

Dievaluasi setelah satu tahun, ternyata Perda itu tak juga menunjukkan taringnya. Yang terjadi malah pelanggaran terjadi di mana-mana. Sama sekali tak ada perubahan dibandingkan dengan saat sebelum diberlakukan Perda itu. Memang, para perokok tidak tampak mengepulkan asap di tempat-tempat umum yang dilengkapi pendingin ruangan, seperti mall dan rumah sakit berkelas. Itu pun, saya pikir, bukan karena mematuhi Perda, melainkan karena kuatir ditegur satpam.

Ironisnya, ruangan khusus untuk merokok yang disediakan di tempat umum seperti itu justru tak pernah dimanfaatkan. Hampir selalu melompong. Jadinya, mubazir. Di kantor Pemkot Surabaya, konon, ruangan khusus merokok bahkan beralih fungsi menjadi gudang atau tempat penyimpanan perlengkapan upacara.

Aparat penegak hukum di lapangan turut memberikan paradoks bagi upaya law enforcement terhadap peraturan itu. Yaitu Satpol PP. Petugas dari institusi yang berada di bawah naungan Pemkot itu seharusnya memberi contoh dengan tidak merokok di sembarang tempat. Terlebih, sedang mengenakan seragam dinasnya. Kalau Satpol PP yang menjadi ’polisi’ saja masih merokok, masyarakat dengan sendirinya akan mencontohnya. Mereka seakan mendapatkan sebuah pembenaran untuk tetap merokok tanpa mengindahkan aturan itu.

Begitulah nasib Perda pembatasan merokok. Sambutan masyarakat tak baik. Tak hanya di Surabaya, di Jakarta juga. Meskipun begitu, pengalaman dua kota besar itu tak membuat gentar Pemkab Sidoarjo untuk menelurkan peraturan serupa. Ya, mereka berencana menggodok perda pembatasan merokok untuk kawasan Sidoarjo.

Baguskah? Tak tahulah. Seharusnya berkaca dari kegagalan Jakarta dan Surabaya. Dikuatirkan, kengototan Pemkab Sidoarjo membuat perda pembatasan merokok hanya akan menghamburkan uang rakyat semata. Bagaimanapun, Pemkab Sidoarjo mempunyai dalih, Sidoarjo perlu memiliki perda itu untuk mencegah arus perokok yang ’eksodus’ ke Sidoarjo karena dilarang merokok di Surabaya.

Walah... tak akan ada habisnya dibahas. Yang jelas, menurut saya, segala peraturan yang dibuat sehubungan dengan pembatasan merokok pasti sifatnya hanya hangat-hangat tahi ayam. Mengapa? Lha wong mereka yang membuat peraturan itu juga gemar merokok. Siapa tahu, mereka yang menggedok pengesahan perda itu kemudian menghisap rokoknya dalam-dalam di kamar mandi saat istirahat.

Di sini, hukum keok melawan habit merokok.


.