Tentang PBI 5/6/PBI/2003, Rujukan SKBDN

KALAU dalam transaksi perdagangan yang menggunakan letter of credit (L/C) sebagai instrumen pembayaran, rujukan yang digunakan adalah UCPDC. Sedangkan kalau instrumen yang digunakan adalah Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), maka rujukannya adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/6/PBI/2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, yang ditandatangani oleh Gubernur BI Syahril Sabirin (saat itu) yang dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 51/DLN.

Jika anda ingin mempunyai hard copy PBI tersebut, silakan download di sini. Tapi berkaitan dengan itu saya pikir tidak ada salahnya saya memberikan outline PBI tersebut, yang menggantikan Surat Keputusan Direksi BI No. 29/150/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1996. Paling tidak, bisa memberikan gambaran global tentang PBI itu.

BAB I (Ketentuan Umum)
Bab ini mencakup Pasal 1-9. Berisi tentang definisi-definisi umum tentang apa itu SKBDN dan bank-bank yang terlibat dalam proses SKBDN. Selain itu, bab ini menjelaskan batasan umum tentang permohonan pembukaan SKBDN, amendment, pembayaran, serta prinsip independensi SKBDN.

BAB II (Kewajiban Bank)
Bab ini mencakup pasal 10-17. Berisi tentang kewajiban bank pembuka (issuing bank), bank pengonfirmasi (confirming bank), bank penerus (advising bank), dan bank tertunjuk (nominated bank).

BAB III (Pemeriksaan Dokumen)
Bab ini mencakup Pasal 18-20. Berisi tentang tata cara dan aturan pemeriksaan dokumen SKBDN.

BAB IV (Pengalihan SKBDN)
Bab ini terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 21. Berisi tentang batasan dan persyaratan pengalihan (transfer) SKBDN kepada beneficiary kedua.

BAB V (Hal-hal di Luar Tanggung Jawab Bank)
Bab ini terdiri dari Pasal 22 dan 23. Berisi tentang hal-hal di luar tanggung jawab bank, antara lain kondisi dan keaslian dokumen, kuantitas dan kualitas barang, itikad pihak-pihak yang terlibat, risiko keterlambatan/ kerusakan dokumen, kesalahan penafsiran istilah teknis, serta biaya yang mungkin timbul.

BAB VI (Ketentuan Lain-lain) (Pasal 24-26)

BAB VII (Ketentuan Pelaporan)
Bab ini terdiri dari Pasal 27 dan 28. Berisi tentang kewajiban bank menyampaikan laporan bulanan SKBDN ke BI serta sanksi administratif jika dilalaikan.

BAB VIII (Ketentuan Peralihan) (Pasal 29)

BAB IX (Ketentuan Penutup)
Bab ini terdiri dari Pasal 30-32. Berisi tentang penegasan tentang PBI ini dengan kebijakan-kebijakan BI yang lain sehubungan dengan SKBDN. Beberapa di antaranya dinyatakan tidak berlaku lagi, dan ada yang masih berlaku.


Yang khas dari PBI No. 5/6/PBI/2003

Secara umum, PBI ini mengadopsi aturan-aturan yang ada di UCPDC sebagai rujukan praktik L/C secara internasional. Tapi sebagai aturan yang dijadikan rujukan oleh SKBDN sebagai L/C lokal atau L/C dalam negeri, PBI No. 5/6/PBI/2003 mempunyai kekhasan sebagai berikut:

• Bank, pemohon (applicant), dan penerima (beneficiary) berkedudukan di dalam negeri.
• SKBDN dapat diterbitkan dalam valuta asing (tidak hanya Rupiah) sepanjang SKBDN terkait dengan transaksi perdagangan internasional. Maksudnya, SKBDN diterbitkan untuk pembelian barang di dalam negeri yang tidak mengandung bahan impor tetapi terkait dengan produksi untuk tujuan ekspor, atau untuk pembelian barang di dalam negeri yang mengandung komponen impor untuk keperluan perdagangan dalam negeri maupun untuk diekspor.
• SKBDN harus dibuat dalam bahasa Indonesia, namun jika tidak dapat dihindari dapat dalam bahasa Inggris.
• Bank penerbit SKBDN mempunyai waktu maksimal 7 hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen untuk melaksanakan pemeriksaan dan menentukan dokumen clean atau mengandung penyimpangan (discrepancy). Ini nih yang paling unik dari PBI ini. Dalam UCPDC 600, waktu maksimal pemeriksaan dokumen adalah 5 hari kerja. UCPDC 600 sendiri mulai berlaku 1 Juli 2007, empat tahun setelah PBI ini disahkan. Ini berarti PBI No. 5/6/PBI/2003 mengadopsi UCPDC versi sebelumnya, yaitu UCPDC 500. Berkaitan dengan perubahan hari maksimum itu, BI tidak mengadakan perubahan terhadap klausul itu. PBI No. 5/6/PBI/2003 memang mengalami amendemen dengan dikeluarkannya PBI No. 10/5/PBI/2008 tanggal 15 Februari 2008. Namun amendemen itu hanya mengubah Pasal 27 dan 28 yang menyangkut prosedur pelaporan SKBDN dan pengenaan sanksinya.
  

Semoga penjelasan di atas dapat membantu anda dalam memahami PBI No. 5/6/PBI/2003 sebagai rujukan dalam transaksi yang menggunakan SKBDN sebagai instrumen pembayarannya. Saya sangat senang jika anda berkenan memberikan komentar anda.