SKBDN dan L/C UPAS

Tanya:
Bank kami menerima SKBDN dari Bank X di Jakarta. Dalam SKBDN tersebut disyaratkan dokumen pengangkutan berupa “Surat Jalan”. Setelah nasabah kami menyerahkan dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh SKBDN itu, maka menurut penelitian kami terdapat penyimpangan pada Surat Jalan tersebut.

Penyimpangan tersebut adalah atas dasar Peraturan Bank Indonesia No. 5/6/PBI/2003 tanggal 2 Mei 2003 Pasal 19 ayat 4 yang tidak terpenuhi, antara lain butir:

• (c) nama dan alamat perusahaan pengangkut atau agen perusahaan pengangkut
• (d) mencantumkan SIUP perusahaan pengangkut atau agen perusahaan pengangkut
• (j) tanda tangan dan nama jelas penanggung jawab perusahaan pengangkut atau agen yang ditunjuk
  

Dokumen pengangkut jenis apa yang dimaksud pada peraturan di atas. Apakah pengangkutan yang menggunakan truk juga harus memenuhi persyaratan tersebut di atas?

Kami juga ingin menanyakan mengenai L/C Usance Payable At Sight (UPAS) sebagai tambahan pengetahuan bagi kami, yaitu apabila bank kami menerbitkan L/C UPAS apakah importir (applicant) akan dikenakan biaya akseptasi sebagaimana lazimnya dilakukan pada L/C Usance?


Kris, salah satu bank devisa di Jakarta


Jawab:
Pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/6/PBI/2003 tanggal 2 Mei 2009 Pasal 19 ayat 1, SKBDN dapat mensyaratkan dokumen pengangkutan barang. Kemudian pada ayat 4 dokumen pengangkutan barang sebagaimana dimaksup Pasal 1 sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

• (a) Nama dan alamat pengirim barang
• (b) Nama dan alamat penerima barang
• (c) Nama dan alamat perusahaan pengangkut atau agen perusahaan pengangkut
• (d) Nomor surat izin usaha perusahaan pengangkut atau agen perusahaan pengangkut
• (j) Tanda tangan dan nama jelas penanggung jawab perusahaan pengangkut atau agen yang ditunjuk
  

Jelas terlihat bahwa ketentuan itu tidak secara spesifik menetapkan jenis angkutan barang tertentu, sehingga hal itu berarti bahwa ketentuan tersebut berlaku untuk semua jenis angkutan barang seperti laut, udara, darat, sungai, dan danau.

Sementara untuk pengangkutan darat tentunya akan meliputi pengangkutan yang menggunakan sarana kereta api maupun mobil (truk dsb). Namun, disarankan bank anda dapat meminta penegasan mengenai hal itu kepada pihak Bank Indonesia sebagai lembaga pembuat peraturan dimaksud.

Mengenai pengenaan biaya akseptasi pada L/C UPAS, pertama yang perlu diketahui adalah dasar pengenaan biaya oleh bank kepada nasabahnya. Tentunya, karena adanya suatu bentuk ‘jasa’ yang dilakukan oleh bank kepada nasabahnya yang kemudian sesuai kesepakatan antara keduanya maka dikenakan biaya untuk keuntungan bank atas beban nasabahnya.

Kedua, dalam L/C UPAS kita ketahui bahwa pembayaran kepada beneficiary (eksportir) adalah secara sight (atas unjuk) bukan berjangka. Sedangkan pembayaran yang bersifat berjangka adalah pembayaran dari applicant (importir) kepada issuing bank atau kepada financing bank tertentu.

Jadi, kalaupun ada kegiatan akseptasi tentunya yang melakukan akseptasi itu adalah “drawee” (pihak tertarik) dari draft/ wesel (bill of exchange) yang tenornya usance tersebut. Dalam hal issuing bank sendiri yang menjadi financing bank-nya, tentu tidak wajar bila akseptasi dilakukan oleh applicant (importir) tetapi malahan kepada yang bersangkutan dibebankan biaya akseptasi.

Sedangkan bila ada bank lain yang bertindak sebagai financing bank, maka akan tergantung pada bilateral agreement antara issuing bank dan financing bank tersebut apakah diperlukan akseptasi yang harus diterbitkan oleh issuing bank. Bila ada maka hal itu dapat dibebankan kepada applicant (importir).

Demikian jawaban saya semoga memuaskan.


Diasuh oleh: Saul Daniel Rumeser (Pengamat Ekspor-Impor)
Sumber: Bisnis Indonesia, 1 Februari 2004